POHUWATO, (kabarteropongdesa.id) – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pohuwato mengeluarkan pernyataan tegas terhadap PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) terkait belum direalisasikannya hak petani plasma dan lemahnya etika investasi yang ditunjukkan kedua perusahaan tersebut.
Sekretaris JMSI Pohuwato, Yopi Y. Latif, C.ILJ, menegaskan bahwa Pohuwato terbuka terhadap investasi, namun tidak mentolerir praktik usaha yang mengabaikan hak masyarakat dan tidak menghormati daerah.
“Kalau IGL dan BTL tidak mampu merealisasikan etika investasi, tidak menghormati masyarakat, dan tidak menunaikan kewajiban terhadap petani plasma, maka lebih baik keluar dari Pohuwato,” tegas Yopi, Selasa (27/1/2026).
Menurut Yopi, keberadaan investor seharusnya memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal, bukan justru meninggalkan persoalan sosial berkepanjangan. Fakta bahwa perusahaan telah berproduksi dan melakukan ekspor sejak 2021, namun hak petani plasma masih tertunda hingga rencana 2028, dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan tanggung jawab sosial.
“Investasi bukan hanya soal bisnis dan keuntungan. Ada etika, ada kewajiban sosial, dan ada tanggung jawab moral. Jangan hanya tahu mengambil hasil, tapi abai terhadap masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Yopi juga menegaskan bahwa alasan ketiadaan lahan plasma 20 persen tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menunda hak masyarakat. Skema kompensasi yang dijanjikan perusahaan harus disertai kepastian waktu, transparansi nilai, dan komitmen nyata, bukan sekedar janji di atas meja rapat.
Selain itu, JMSI Pohuwato turut menyoroti pernyataan anggota DPRD Pohuwato Rizal Pasuma terkait penggunaan pelat nomor kendaraan operasional PT IGL dan PT BTL yang masih menggunakan pelat luar daerah.
“Ini memang terlihat sederhana, tapi mencerminkan sikap perusahaan. Kalau beroperasi di Pohuwato, gunakan identitas daerah, patuhi administrasi, dan tunjukkan penghormatan. Jangan daerah hanya dijadikan tempat eksploitasi,” kata Yopi.
JMSI Pohuwato mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar tidak ragu bersikap tegas terhadap investor yang tidak menjalankan kewajiban dan etika investasi. Menurut Yopi, ketegasan pemerintah menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Pohuwato tidak kekurangan investor. Yang dibutuhkan adalah investor yang beretika, menghargai masyarakat, dan mau tumbuh bersama daerah. Jika tidak sanggup, silakan angkat kaki,” pungkasnya.(red).
